Mencermati Dasar Kewajiban Zakat Profesi

Aug 8

Oleh: Prof.Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA

Para ulama cenderung memperluas harta kena Zakat dari apa yang diamalkan pada masa Rasulullah SAW. Sehingga harta kena Zakat semakin lama semakin banyak jenis dan macamnya. Tidak ada hadis sahih yang secara sharih menjelaskan adanya praktik pemungutan Zakat atas harta perdagangan pada masa Rasulullah.

Imam Syafi’i di dalam kitab Al-Um mengutip riwayat bahwa ‘Umar memungut Zakat atas barang yang dibawa kepasar untuk di jual sebagai dalil pertama tentang adanya kewajiban Zakat atas barang dagangan. Riwayat ini dapat memberi petunjuk bahwa Khalifah Umarlah orang pertama yang memungut Zakat atas barang dagangan. Imam Syafi’i dalam qawl qadim mengatakan ada perbedan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban Zakat atas barang dagangan. Beliau sendiri tidak secara tegas mengatakan adanya kewajiban Zakat barang perdagangan. Bahwa Imam Syafi’i cenderung tidak mewajibkan Zakat atas barang perdagangan di dalam qawl qadim-nya. Sedang dalam qawl jadid, beliau menyatakan secara tegas bahwa barang dagangan wajib di zakati. Imam Malik menyatakan barang dagangan baru dikenakan Zakat kalau sudah di jual, sudah bertukar menjadi Uang.

Begitu juga mengenai hasil pertanian yang di suruh Rasulullah untuk di Zakati (Beliau perintahkan kepada para petugas untuk mengambilnya) hanyalah empat jenis saja yaitu Kurma, Gandum, Kismis (anggur) dan Jelai. Menurut beberapa kitap, Zakat atas hasil pertanian selain dari empat macam tanaman diatas baru diwajibkan para ulama sesudah Rasulullah wafat. Tetapi belum jelas apakah pewajiban dan pemungutan tersebut telah di muali pada masa sahabat, atau baru di mulai pada masa Imam Mazhab.

Adapun mengenai penghasilan sektor biasa, kelihatannya sama dengan Zakat perdagangan tadi, baru mulai di pungut pada masa sahabat. Di dalam kitab Al- Um (Jilid 2, hal 24) Imam Syafi’i menyebutkan dua riwayat. Pertama, Khalifah Usman ibn Affan, ketika membayar uang gaji atau honor (atha pemberian), bertanya kepada sipenerima, apakah dia mau mempunyai harta lain yang kena zakat. Kalau di jawab ada, maka khalifah akan memotong Zakat atas uang tunjangan yang di bayar itu. Tetapi kalau dijawab tidak ada, maka dia tidak memotong Zakatnya. Yang kedua, orang pertama yang mengambil Zakat dari uang gaji atau honor, adalah Mu’awiyyah, Khalifah pertama Dinasti Bani Umayyah. Berbeda dengan Usman, Beliau memotong Zakat dari honor yang diserahkan tanpa bertanya apakah si penerima honor mempunyai harta lain yang terkena zakat atau tidak. Naskah yang penulis gunakan adalah kitab Al- Um yang di tahqiq oleh Mahmud Mathraji, terbitan Dar- Ul kutub al- llmiyyah, Beirut, cet. 1,1993.

Perlu dijelaskan, pada masa Rasulullah dan masa Khalifah Abubakar, pejabat dan petugas, atau tentara belum diberi gaji secara tetap oleh pemerintah. Mereka mendapat upah secara insidentil ketika ada tugas yang mereka kerjakan seperti menjadi amil Zakat. Tentara yang ikut berperang melawan orang kafir, memperoleh bagian dari harta rampasan yang didapat dalam perang terserbut dan itulah bayaran mereka. Sesudah Umar menjadi Khalifah keadaan ini beliau ubah semua harta rampasan perang termasuk tanah pertanian milik negara yang di kalahkan, tidak lagi di bagikan kepada para tentara, tetapi menjadi milik negara dan sebagai gantinya tentara memperoleh gaji secara teratur. Lebih dari itu karena pemerintah kaum muslimin sudah relatif kaya, maka para pejabat dan pegawai pemerintah, serta para isteri Rasulullah dan para sahabat, semuanya diberi tunjangan secara rutin.

Kelihatanya gaji dan tunjangan ini tidak di Zakati oleh Khalifah Umar dan baru dimulai pada masa Khalifah Usman dan setelah itu di lanjutkan oleh Khalifah Mu’awiyah. Imam Syafi’i seperti telah disebutkan diatas, awalnya tidak secara tegas menyatakan adanya kewajiban Zakat harta perdagangan.

Beliau baru mempertegas pendapatnya setelah pindah ke mesir. Namun masih ada perbedaan antara Imam Syafi’i dengan Khalifah Umar, karena khalifah Umar memungut Zakat atas barang dagangan ketika barang itu dibawa kepasar, bukan setelah pedagang berdagang selama setahun.

Sedang Imam Syafi’i menyatakan harta perdagangan baru wajib di zakati kalu sudah mencapai nishab dan suda diperdagangkan (disimpan) selama setahun. Menurut Imam Syafi’i di dalam Al- Um semua harta akan wajib di zakati kalau sudah mencapai nishab dan sudah disimpan selama setahun, kecuali atas hasil pertanian dan rikaz. Zakat atas hasil pertanian, menurut Imam Syafi’i wajib di bayar pada setiap panen, sedang zakat atas  rikaz dibayar pada saat ditemukan.

Adapun ijtihad Khalifah Usman dan Mu’awiyyah tentang kewajiban Zakat atas gaji tetap tidak di ikuti oleh Syafi’i. Imam syafi’i menyatakan bahwa gaji tidak wajib di zakati pada saat diterima, karena uang tersebut belum disimpan selama satu tahun.

Sekiranya di perhatikan dalil yang digunakan para ulama untuk mewajibkan zakat atas gaji yang diterima para pegawai menurut penulis dapat dikelompokkan paling kurang menjadi tiga.

Pertama dalil dari Alqur’an yang digunakan para ulama untuk menyatakan adanya kewajiban zakat atas semua penghasilan dan tabungan. Dalil inilah yang di gunakan ulama untuk menetapkan adanya kewajiban zakat atas penghasilan dari sektor perdagangan dan sektor jasa.

Kedua, pendapat dan praktik para sahabat yang dipelopori oleh Usman dan Mu’awiyyah yang diatas sudah disebutkan ketiga maqashid Al-Syari’ah, dalam hal ini pertimbangan keadilan. Berdasarkan ayat-ayat Alqur-an dan bahkan hadis- hadis Nabi para Ulama menyimpulkan sebuah prinsip, bahwa Zakat diwajibkan atas orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin atau kegiata- kegiatan yang bersifat membantu orang miskin serta kegiatan tertentu lain yang bersifat keagamaan (misalnya Amil).

Kelihatanya berdasar prinsip inilah para ulama masa lalu, mulai dari para sahabat sampai kepada imam Mazhab bahkan sampai ke masa sekarang, berani memperluas dan menambah jenis dan macam harta kena zakat sehingga menjadi lebih banyak dari jenis dan macam yang di praktikan Rasulullah. Prinsip ini pulalah yang di gunakan oleh sebagian ulama untuk menyatakan adanya kewajiban zakat atas gaji atau penghasilan atas sektor jasa.

Orang- orang yang menerima penghasilan dari sektor jasa, didalam kenyataan nya banyak yang lebih kaya bahkan sebagiannya amat sangat kaya sekiranya di bandingkan dengan petani yang mempunyai penghasilan hanya lima wasakh beras (sekitar dua ribu liter padi), atau peternak yang hanya mempunyai empat puluh ekor kambing. Jadi kalau zakat diwajibkan atas dasar adanya kekayaan maka sangatlah layak sekiranya para petani yang dianggap kaya dikenai zakat, maka pegawai (penjual jasa) yang lebih kaya dari sipetani juga dikenai zakat.

Para ulama tersebut mersa tidak adil apabila petani yang penghasilanya lebih kecil dari pegawai dikenai zakat, sedang pegawai yang penghasilannya lebih besar dari sipetani tidak dikenai zakat.

Kalau ada yang mau menolak kewajiban zakat gaji dengan alasan tidak pernah dipraktikkan pada masa lalu, maka sebaiknya membaca kitab-kitab sejarah terlebih dahulu paling kurang kitab Al- Um karangan Imam Syafi’i, yang telah menceritakan adanya pengutipan zakat atas gaji pada masa Sahabat seperti telah dikutip di atas. Sekiranya ada yang menolak karena tidak ada dalil, sampai batas tertentu tidaklah salah karena kewajiban Zakat atas penghasilan dari sektor jasa di tetapkan berdasar ijtihad oleh para ulama.

Tetapi para pihak yang menoloak ini hendaknya merenung, menggunakan akal sehat pikiran jernih dan hati nurani, kenapa padi dan barang perdagangan yang tidak dizakati pada masa Rasulullah, yang kewajibannya juga berdasar ijtihad para sahabat, pada masa sekarang ini menjadi wajib di zakati. Sedang gaji yang tidak dizakati pada masa Rasulullah tetapi di zakati pada masa sahabat, sekarang ini menjadi tidak wajib di zakati. Apakah logika yang berusaha mermbedakan penghasilan dari sektor perdagangan dengan penghasilan dari sektor jasa dalam masalah zakat ini masih layak dipertahankan. Lebih dari itu kewajiban membayar zakat di Aceh sekarang, termasuk zakat penghasilan dari sektor jasa, sudah ditetapkan berdasar Qanun Aceh. Jadi kewajiban terserbut tidak hanya bersifat kewajiban keagamaan, tetapi juga sudah bersifat ke- Umara-an.

* Prof.Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA (Pakar Islam dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)

** Dikutip dari Tabloid Baitul Mal Aceh Edisi III Tahun 2011 hal.22

2 komentar

  1. iskandar
    Jul 20

    apakah boleh membagi zakat tidak mencukpi 8 masnaf,seperti ,soalnya d tempat kami tdk ada fakir.,dan apakah olehzakat fitrah dibagika sendiri tampa amil zakat.klw akat mal siapa yang lebih abdol menrima nya

    Reply
  2. Anis Sutomo
    Aug 5

    Wahai orang2 kaya,tunaikan zakat,karena Al quran sdh memerinthkan dngan tegas,tidak bsa di twar tawar lagi sebelum ajal menjemput kalian semua

    Reply

Tinggalkan Komentar